Koalisi Perhitungkan Kekuatan Golkar

[DreamWorldJr]

Seketariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO Interaktif, Semarang- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, M Romahurmuzy menilai kekuatan Partai Golkar sebagai pemenang kedua dalam pemilu memang menjadi perhitungan tersendiri dalam Sekretariat Gabungan Partai Koalisi. Selain itu, Golkar juga dinilai memiliki sumber daya yang baik dengan jam terbang serta jaringan politk yang luas.

"Sehingga Golkar patut diperhitungkan kalau memang pemerintah ingin meletakkan dia (Golkar) di luar kabinet," kata dia di Semarang, Sabtu 26 Februari 2011.

Romy, panggilan akrab Romahurmuzy, enggan berspekulasi partai apa yang bakal terdepak dari koalisi, pasca perbedaan sikap soal usulan hak angket pajak di DPR. Menurutnya, soal Partai Golkar dan PKS yang selama ini berbeda sikap dengan koalisi, pemerintah memiliki pertimbangan berbeda untuk memposisikan dua partai tersebut.

Golkar, kata dia, setiap kali bersikap berbeda dengan Setgab maka partai berlambang beringin ini selalu mengkomunikasikan dengan anggota koalisi lainnya. Bahkan dalam rapat Setgab terakhir sebelum paripurna hak angket, Golkar menyatakan dengan tegas tidak bisa sependapat dengan koalisi. Alasan mereka adalah karena masalah angket pajak ini penting untuk membersihkan citra diri Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie. "Golkar itu jelas seperti itu," kata Romy.

Sementara PKS, kata Romy, sejauh ini tidak terlalu jelas sikapnya jika berbeda pandangan dengan anggota koalisi lainnya. "Dalam bahasa teman-teman Demokrat, ya tidak menyampaikan apa yang sebenarnya mengenai sikap itu," kata dia.

Romy menyatakan siapapun yang nanti diletakan di luar kabinet maka pemerintah harus mencari kader partai pengganti yang sepadan. Jika gantinya tidak sepadan maka dikhawatirkan adanya distabilitas yang lebih kuat. Sejauh ini, setidaknya ada dua partai yang dimungkinkan bergabung ke koalisi, yakni PDI Perjuangan dan Gerindra.

Gerindra sudah menunjukan sikapnya yang sejalan dengan koalisi, yakni menolak hak angket pajak. "Sedangkan untuk PDIP kan belum ada tanda-tanda," katanya.

PPP tidak akan dalam posisi mendorong atau meletakkan partai tertentu di luar pemerintahan.
Namun, PPP berharap ke depan partai koalisi harus semakin kompak. Karena jika tidak maka akan ada penyanderaan agenda-agenda publik terkait dengan kebijakan koalisi.

ROFIUDDIN

sumber...!!!