Polemik PKB-PPP Soal Menteri Agama Dinilai Mubazir

[illuminatus]

TEMPO Interaktif, Jakarta - Sekretaris Fraksi PKB di Dewan Perwakilan Rakyat, Muhammad Hanif Dhakiri, menilai polemik PKB-PPP soal posisi Menteri Agama merupakan hal yang mubadzir dan tidak produktif bagi kedua belah pihak. Dia meminta agar polemik itu dihentikan karena tidak bermanfaat bagi rakyat dan bisa mengganggu soliditas koalisi. "Cukuplah itu, enggak perlu diperpanjang karena enggakmenguntungkan siapapun," kata Hanif di Jakarta, Rabu (16/2).

Menurut Hanif, DPP PKB tidak pernah mengambil keputusan soal Muhaimin Iskandar menjadi Menteri Agama. PKB juga tidak pernah bicara incar-mengincar posisi Menteri Agama. "Itu hanya pendapat pribadi Anna Muawanah. Bukan sikap resmi partai. Jadienggak perlu dikomentari panjang-panjang," kata Hanif. Dalam urusan ini, sebelumnya Anna Muawanah, yang juga politisi PKB, menyatakan bahwa secara kultur Muhaimin lebih layak menjadi Menteri Agama.

Hanif menegaskan PKB tidak pernah memburu posisi tertentu dalam kabinet karena itu bukan wilayahnya. Masalah kabinet adalah prerogratif presiden. "PKB menghormati hak prerogatif itu dan dalam posisi menerima saja penugasan apapun dari presiden sebagai bentuk komitmen koalisi dan kebersamaan," katanya.

Sikap itu dipilih PKB sebagai bentuk komitmen untuk mengokohkan bangunan koalisi pemerintahan yang menjadi prasyarat dari presidensialisme multipartai. "Soal reshuffle,ada atau tidak, lalu siapa di posisi apa, itu semua kembali ke presiden, PKB tidak akan ikut campur," katanya, "Yang pasti, kita tetap komit dengan kebersamaan dalam koalisi dan siap menerima penugasan apapun dari Presiden."
AMIRULLAH

SOURCE