[atheis]

Abdul Kadir Karding . Foto : TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta - Persatuan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA) akan menyurati Hugh Borrowman, Sekretaris Pertama Departemen Luar Negeri Australia Untuk Wilayah Asia Tenggara, terkait dengan jawaban Komisi VIII soal kunjungan kerja ke negeri Kanguru tersebut.

"Sebagai upaya untuk membentuk transparansi kami akan mengirimi surat terkait dengan substansi jawaban yang kami terima," ujar Ketua PPIA Muhammad Subhan Zein, dalam surat jawabannya kepada Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding, Rabu, 27 April 2011.

Sebelumnya, Komisi VIII membalas surat terbuka PPIA terkait kritikan kunjungan ke Australia yang dianggap tak tepat. Dalam suratnya, Karding membantah semua tudingan PPIA bahwa kunjungan tersebut tidak direncanakan dengan matang.

Menurut Karding, Komisi VIII hanya menerima usulan jadwal kegiatan selama berada di sana dari Departemen Luar Negeri Australia. Karding juga mengatakan, Komisi VIII selama di Australia akan bertemu dengan sejumlah pejabat setingkat Direktur Jenderal.

Subhan pun menganggap jawaban yang diberikan Komisi VIII ini janggal. Ia mempertanyakan kenapa jadwal kunjungan tersebut diatur oleh Kementerian Luar Negeri Australia. "Padahal yang memahami kebutuhan Tim Panja RUU Fakir Miskin adalah anggota tim itu sendiri," ujarnya.

Ia juga melihat kejanggalan soal tidak dijadwalkannya pertemuan dengan tim perumus kebijakan, menteri dan anggota parlemen, penanganan masyarakat miskin oleh Departemen Luar Negeri Australia. "Padahal mereka (Departemen Luar Negeri Australia) tahu bahwa yang akan berkunjung adalah anggota DPR RI," ujarnya.

Ia juga menilai janggal usulan untuk mengunjungi komunitas muslim Australia dan Lembaga Swadaya Masyarakat Pemberdayaan Perempuan yang tak berhubungan dengan RUU itu. Lagi pula, kedua institusi ini berlokasi di Sydney dan Melbourne, kota yang berbeda dengan kota tujuan studi banding ke Canberra. Karena itu, Subhan menjelaskan, mereka akan melakukan cek ulang kepada Departemen Luar Negeri Australia mengenai cerita Komisi VIII ini.

PPIA juga merasa kecewa Komisi VIII tak menanggapi usulan mereka untuk mengikutsertakan perwakilan PPIA dan media massa Indonesia untuk memantau kegiatan rombongan selama di Australia. Komisi VIII juga dianggap tak merespons usulan PPIA untuk mengunjungi kantor-kantor pelayanan bagi masyarakat miskin yang justru berkaitan langsung dengan RUU ini.

FEBRIYAN

~ SUMBER ~