Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Taufiqurrahman Ruki pernah mendapati seorang pegawai negeri sipil (PNS) memiliki sembilan surat perjalanan (SPJ) dinas fiktif, agar laporan keuangan sesuai dengan rencana anggaran.
Menurut Ruki, modus tersebut dilakukan oknum agar saat laporan pertanggungjawaban bisa tercatat bahwa pengeluaran telah sesuai dengan yang dialokasikan.
"Saya melihat sendiri dan mengetahui sendiri. Ada seorang pegawai dari sebuah kementerian pergi ke daerah, sendirian dengan surat perintah tugas, ternyata yang dibawa adalah 10 SPJ. Dengan kata lain yang 9 itu fiktif, sekedar untuk membuat pertanggungjawaban sehingga tidak menjadi sisa lebih," paparnya di Jakarta, Rabu (22/2/2012).
Untuk mengurangi terjadinya hal-hal senada, lanjutnya, BPK meminta agar Kementerian Keuangan menyalurkan dana anggaran secara bertahap dan tidak ditumpuk pada akhir tahun anggaran.
"Karena ini membawa ekses yang tidak bagus di dalam penggunaan anggaran itu, dan ini juga dari sisi makro juga ada kaitannya dengan APBN-P yng baru diketok pada bulan November, kadang-kadang Oktober," tuturnya