Jakarta - Komisi I DPR memandang polemik pemberian gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Indonesia (UI) untuk Raja Arab Saudi, bisa meluas dan berpotensi merusak hubungan bilateral RI-Saudi. Agar hal itu tidak terjadi, harusnya sikap Rektor UI yang dikritik, bukan ke Raja Saudinya.

"Kalau mereka nggak setuju yang diprotes rektornya dong. Jangan dihubungkan ke Raja Saudinya, ini kan bisa menganggu hubungan bilateral. Jangan dijadikan kasus ini entry point karena bisa jadi urusan negara-negara," ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq.

Hal itu dikatakan Mahfudz kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2011).

Mahfudz, yang juga alumnus FISIP UI ini menilai, konflik UI sudah mengarah kepada pelengseran rektor. Karenanya, pihak pemrotes jangan terlalu jauh membawa-bawa DPR.

"Jadi masalah internal UI diselesaikan UI. Mereka mau dongkel rektor UI ya itu urusan dalam juga. Jangan kasus ini membawa-bawa DPR," ujar politikus PKS ini.

Dia berharap Komisi Pendidikan DPR hanya menjadi penengah konflik. Sementara keputusan terkait gelar tersebut tetap wewenang mendiknas.

"Dulu sering ngritik DPR, sekarang ada masalah internal, DPR diikut-ikutkan," protesnya.