TEMPO Interaktif,Manama - Otoritas di Bahrain mulai mencoba menenangkan para pengunjuk rasa di jalanan, Kamis, setelah mereka selama tiga hari protes atas kematian rekannya. Oposisi menuntut perbaikan konstitusi yang lebih demokratis.

Sebelumnya, ribuan demonstran dari kelompok Shia berunjuk rasa di jalanan dan Lapangan Mutiara, terletak di persimpanganan jalan ibu kota. Unjuk rasa itu terinspirasi oleh gerakan masif rakyat Tunisia dan Mesir sehingga berhasil menjatuhkan kedua pemerintahan.

Gerakan ini didukung pula oleh partai oposisi terbesar dari kubu Shia, Wefaq, yang menuntut amandemen konstitusi sehingga Bahrain menuju negara yang lebih demokratis.

"Kami tidak akan membentuk negara agama, kami butuh demokrasi, agar pusat kekuasaan negara diberikan kepada rakyat. Oleh sebab itu, perlu ada konstitusi baru," ujar sekretaris jenderal partai, Sheikh Ali Salman, dalam acara jumpa pers.

Saat ini, kepemimpinan Bahrain dikontrol oleh keluarga beraliran Suni, Khalifa bin Salman al-Khalifa. Dia menjadi perdana menteri sejak Bahrain menjadi negara modern pada 1971. Hampir seluruh anggota parlemen masih memiliki hubungan keluarga. Sehingga partai oposisi Wefaq kerap walkout saat persidangan. Kali ini Wefaq menuntut agar perdana menteri Bahrain dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

"Rakyat ingin rezim ini jatuh," kalimat yang sering diteriakkan para demonstran di jalanan dan mendapatkan dukungan dari kelompok Shia.

REUTERS | CA